SDN SUKOMULYO

The Real Elementary School

Visi SDN Sukomulyo

The Real Elementary School

Misi SDN Sukomulyo

The Real Elementary School

Sukomulyo The Real Elementary School

_______

Sukomulyo The Real Elementary School

__________________

Search

Rabu, 04 Juni 2014

PP No 34 TAHUN 2014 ~ GAJI PNS 2014


Setelah ditunggu cukup lama akhirnya PP  tentang kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani presiden SBY tanggal per 21 Mei 2014. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.
Peraturan Pemerintah ini berlaku per 1 januari 2014 dan menjadi dasar bagi penerbitan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk segera membayarkan kenaikan gaji maupun rapel yang terhitung mulai 5 bulan terakhir.
Berikut daftar Gaji Pokok PNS 2014:

Golongan I dan II
Gaji PNS 2014


Golongan III dan IV
Gaji Pokok PNS 2014


Bisa download link di bawah ini :
 

Jumat, 11 April 2014

JANGAN KIRIM BSD, ATURAN PENGGUNAAN APLIKASI DAPODIK VERSI 2.07



Informasi terbaru berkaitan dengan Aplikasi Dapodik versi 207, informasi berasal dari bapak Ibnu Aditya Karana.
ternyata dengan dirilisnya Aplikasi 207, banyak sekali masalah yang dialami para Operator sekolah di seluruh Indonesia,
Nah untuk kali ini sedikit informasi yang bisa memberikan solusi bagi rekan-rekan semua.


Semenjak Aplikasi Dapodik versi 207 luoncing Aplikasi BSD pun tidak akan bisa di Aplikasi 207, namun banyak yang mencoba untuk tetap menggunakan BSD dengan cara memundurkan waktu atau bolak-balik 206, 207 lalu kembali lagi ke 206.

Disarankan kepada seluruh Operator Sekolah untuk tetap menggunakan aturan seperti yang dahulu, yaitu dengan cara menggunakan Patch 207 dan setelah data valid lakukan singkronisasi seperti dulu lagi.

Untuk lembar Informasi PTK sementara P2TK sedang melakukan Replikasi ke server dapodik dan sedang dilakukan analisa terhadap data berdasarkan sinkronisasi.


Jangan melakukan pengiriman data BSD lewat Aplikasi Sintum maupun Email. Tampilan pada lembar lembar PTK masih unstabil dan tetap kita bisa publish untuk melihat sejauh mana analisa data yang menggunakan sinkronisasi

Pesan dari bapak Ibnu Aditya karana untuk tetap kondusif dan biarkan (P2TK Dikdas) serta Dinas Pendidikan untuk bisa bekerja dengan baik.

Demikianlah informasi terbaru tentang Aplikasi Dapodik 207, semoga bisa bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan seklain, Salam Metal.

Selasa, 08 April 2014

Wuiiih... Guru dan Dosen Lingkup Kemenag Mendapatkan Remunerasi

JAKARTA - Ini kabar gembira bagi para guru dan dosen yang selama ini mengajar di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agama yang berada di bawah nauangan Kementerian Agama (Kemenag).
Sebagai bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi, kemenag bakal memberikan tunjangan kinerja kepada seluruh pegawainya, termasuk yang bekerja sebagai guru, dosen, dan juga pengawas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Bahrul Hayat menjelaskan, kebijakan reformasi birokrasi yang diikuti pemberian remunerasi di lingkup Kemenag ditargetkan dimulai awal tahun 2015. Namun, jika seluruh persyaratan yang ditetapkan bisa terpenuhi lebih cepat, maka program tersebut bisa lebih cepat dari yang ditargetkan.
“Kita akan mengejar proses ini secepat mungkin, dan mengupayakan remunerasi berlaku mundur dari bulan Januari 2014. Kita akan usahakan,” tandas Bahrul di acara Rakor Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Jabatan Fungsional Dosen,Guru, dan Pengawas di Jakarta, (26/3).
Ditegaskan Bahrul, remunerasi juga diberikan kepada guru, dosen, dan pengawas, lantaran dirinya tidak ingin ada "kecemburuan" di antara sesama pegawai kemenag.
“Kalau ditinggalkan, saya tidak ingin sebagian tersenyum sebagian lagi bersedih,” ujarnya.
Dikatakan, upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru dan dosen harus terus dilakukan karena hal itu bagian dari upaya meningkatkan kualitas anak bangsa dari jalur pendidikan.
Seiring dengan itu, dikatakan Bahrul, pihaknya juga akan terus meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dan dosen di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang berada di bawah kemenag.
Khusus bagi pegawai kemenag non guru dan dosen, kata Bahrul, remunerasi diyakni akan menjamin penghasilan bagi pegawai di bawah eselon III atau IV atau yang tidak memiliki jabatan.
“Saya bersyukur, bahwa remunerasi memberi kepastian bagi rekan-rekan (pegawai) yang tidak memiliki jabatan,” ujar Bahrul. 
Sumber: (sam/jpnn)

Senin, 07 April 2014

Kemdikbud Bertekad Kawal Pembayaran Tunjangan Guru

Jakarta, Kemdikbud --- Pembayaran tunjangan guru triwulan I tahun anggaran 2014 akan dilakukan pada April 2014. Kekurangan pembayaran tunjangan guru pada tahun 2010-2013 juga akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tunjangan guru triwulan I. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bertekad akan mengawal penyaluran tunjangan guru tersebut untuk memastikan penyaluran berjalan dengan baik dan lancar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, Kemdikbud akan bekerja sama dengan dua kementerian lain dalam mengawal penyaluran tunjangan guru, yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. “Instrumen inspektorat harus melekat dan berjalan. Baik di Kemdikbud, di Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Keuangan. Tiga inspektorat ini yang akan mengawal,” katanya saat jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (07/04/2014).
Ia menegaskan, jika ada pemerintah daerah yang tidak mencairkan tunjangan guru, sementara semua elemen pencairan tunjangan telah terpenuhi, Kemdikbud akan melaporkannya ke aparat penegak hukum. “Tentu kalau seandainya diduga tidak memiliki niat baik untuk menyalurkan, sedangkan kelengkapan administrasi sudah dipenuhi, penerima sudah jelas, uangnya sudah ada, tapi niat menyalurkan tidak ada, maka kami tidak segan-segan akan melaporkan ke APH, aparat penegak hukum,” tegasnya.
Dalam jumpa persnya, Mendikbud juga memberikan informasi alamat Unit Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) jika ada pengaduan atau laporan terkait tunjangan guru dan hal lain yang terkait dengan PTK. Untuk PTK PAUDNI, beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. (021) 57974115 Fax. (021) 57974115/57946130. Email: programptkpaudni@yahoo.co.id, tunjangangurutk@yahoo.co.id . Website: http://pptkpaudni.kemdiknas.co.id .
Untuk PTK Dikdas beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57853580. Email : p2tk.dikdas@gmail.com, subditprogramp2tkdikdas@gmail.com , Website : http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id. Sedangkan untuk PTK Dikmen beralamat di Kompleks Kemdikbud Gedung D Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 57974108, 57974113. Email : ptkdikmen@gmail.com, tunjangandikmen2@yahoo.co.id . Website : http://p2tkdikmen.kemdiknas.go.id. (Desliana Maulipaksi)

INI DIA TANGGAL PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK (TPP) SUDAH DITETAPKAN

Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi rekan-rekan PTK diseluruh Indonesia, karena apa???
hari ini Menteri Pendidikan dan Pebudayaan telah menetapkan Tanggal Pencairan dana TPP. tanggal penetapan pendistribusian dana TPP tersebut kali ini adalah tanggal yang diistilahkan keramat karena berbarengan dengan hari pemungutan Suara untuk Legeslatif, yaitu tanggal 9 April 2014.

Dana TTP untuk PNS kali ini sebesar Rp. 6 triliun. dana tersebut sudah siap dicairkan pada tanggal 9 april 2014. Menurut Muhamad Nuh, selaku Meteri Pendidikan dan Kebudayaan besaran Total APBN sebesar Rp. 8 triliun. Akan tetapi setelah melakukan Audit di setiap Daerah, ternyata Rp. 6 triliun yang harus dibayarkan ke Tenaga Pendidik Diseluruh Indonesia.

lho kok cuma 6 triliun yang 2 triliun dari mana??? pertanyaan yang mungkin para guru terlintas. dana 2 triliun tersebut sudah terbagi disetiap daerah, yang disebut dengan dana pengendapan pada waktu yang lalu yang belum terbayarkan kepada PNS. Dana tunjangan yang belum terbayarkan pada waktu yang lalu tidak hilang, akan tetapi mengendap ditiap-tiap daerah.

Jadwal Pencairan pertama akan direalisasikan pada tanggal 9 April sampai dengan 16 April 2014. Pencairan Tunjangan tersebut berasal dari anggaran APBN tahun 2014 ini. Muhamad Nuh juga menekankan bahwa Pencairan pada tanggal 9 April 2014 ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Proses Pemilu 2014, jadi jangan ada yang beranggapan ada permainan politik, tandasnya.

kutipan dari Muh. Nuh saat diwawancarai :

"Kami upayakan ini keluar secepat mungkin, dan tidak ada kaitannya dengan pemilu karena dana ini sudah disiapkan dari jauh hari," 

Tunjangan akan dibayar ke dalam empat tahap triwulan. 
    1. Triwulan pertama dibayar akhir April 2014,
    2. Triwulan kedua pada akhir Juni 2014,
    3. Triwulan ketiga pada akhir September 2014, 
    4. Triwulan keempat pada akhir November 2014.

"Sehingga tidak ada alasan bagi kabupaten kota untuk terlambat membayarnya," ujar Nuh.

 tidak semua guru akan menerima tunjangan ini walau mereka tersertifikasi. Karena ada syarat yang harus dipenuhi, seperti telah mengajar minimal 24 jam dan tidak terikat jabatan struktural. Penjelasan Nuh, 

"Untuk yang non PNS, yang belum dapat sertifikasi, itu ada tunjangan fungsional sebesar Rp 300 ribu. Itu diluar gaji dari yayasan, atau BOS yang dikelola oleh sekolah itu sendiri," kata Nuh.

Kemudian Nuh menyatakan untuk guru yang bertugas di daerah terpencil dan wilayah khusus, maka tunjangannya mendapatkan tambahan sebesar Rp 1,5 juta. "Tolong ini jangan dikaitkan dengan pemilu, karena ini tak ada hubungannya dengan pemilu. Sensitif kalau segala kebaikan dikaitkan dengan pemilu," tutup Nuh kembali mengingatkan.

Demikian informasi tentang pencairan TPP untuk PNS, semoga dapat menjadikan Kelegaan Tersendiri bagi rekan-rekan PNS yang telah melengkapi semua persyaratan dan memiliki jam linier, dan sudah memiliki nomor SK. informasi ini saya kutip dan dapatkan dari http://news.detik.com/.

Minggu, 23 Maret 2014

INILAH NRG PAI GURU SD/SMP/SMA/SMK TAHUN 2013

Berikut daftar nasional Nomor Register Guru (NRG) yang siap di-download. Dengan terbitnya NRG maka berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).

Rabu, 19 Maret 2014

RPP dan SILABUS KURIKULUM SD 2013

Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, Kurikulum 2013 menggunakan metode pembelajaran tematik intergratif. Dalam metode ini materi yang dipelajari kaitkan dengan memakai sebuah tema, sistem mata pelajaran tidak begitu terlihat. Setiap tingkatan kelas disediakan kurang lebih delapan tema yang harus diajarkan guru.
RPP dan SILABUS Kurikulum 2013 memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar. Belum ada banyak pelatihan yang dilakukan oleh Kemdikbud bagi guru-guru dalam menerapkan Kurikulum 2013, termasuk dalam menyusun RPP dan SILABUS yang sesuai Silabus Kurikulum 2013.
Berikut contoh RPPdan SILABUS SD Kurikulum 2013 yang dapat didownload:

o Download Contoh RPP dan SILABUS Bahasa Inggris SD Kurikulum 2013
o Download Contoh RPP dan SILABUS Bahasa Indonesia SD Kurikulum 2013
o Download Contoh RPP dan SILABUS Penjaskes SD Kurikulum 2013
o Download Contoh RPP dan SILABUS IPA SD Kurikulum 2013
o Download Contoh RPP dan SILABUS IPS SD Kurikulum 2013
o Download Contoh RPP dan SILABUS PAI SD Kurikulum 2013
o Download Contoh RPP dan SILABUS Matematika SD Kurikulum 2013
o Download Contoh RPP dan SILABUS PKn SD Kurikulum 2013
o Download Contoh RPP dan SILABUS SAIN SD Kurikulum 2013


Dalam menyusun RPPdan SILABUS guru harus mencantumkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan disusun dalam RPPdan SILABUS tersebut. Di dalam RPPdan SILABUS secara rinci harus memuat Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian.
Semoga bermanfaat.

Jumat, 14 Maret 2014

INILAH NRG (Nomor Registrasi Guru) PESERTA SERTIFIKASI GURU 2012 Se INDONESIA

Kamis, 13 Maret 2014

INFO TPP - 87 Ribu Guru Tak Layak Dapat Kucuran Tunjangan Profesi

JAKARTA - JPNN.COM  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengebut penuntaskan pembuatan surat keputusan (SK) pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP). Hasil sementara saat ini, ada 87.004 guru bersertifikat yang tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP itu.
Penerbitan SK pencairan TPP ini ditangani oleh Kemendikbud baik untuk guru PNS maupun non PNS atau swasta. "Pembuatan SK pencairan itu tidak bisa ditangani atau dilimpahkan ke dearah. Nanti bagaimana pengawasannya, anggaraanya bisa jebol," ujar Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Hamid Muhammad usai meresmikan Unit Pelayanan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Dikdas Rabu (12/3).
Hasil rekapitulasi hingga kemarin menunjukkan bahwa 87 persen usulan SK pencairan TPP guru non PNS sudah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk SK guru PNS, sudah rampung sekitar 77 persen. Sisanya ada yang masih dalam masa validasi dan ada juga yang sudah divonis tidak layak menerima SK pencairan TPP itu.
Jumlah guru non PNS (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) yang memiliki sertifikat dan diusulkan mendapatkan SK pencairan TPP berjumlah 203.619 orang. Dari jumlah itu sebanyak 7.744 orang guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK. Sedangkan masih ada 49.997 guru yang masih dalam proses validasi.
Kemudian untuk guru PNS (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) yang bersertifikat dan diusulkan mendapatkan SK pencairan TPP mencapai 1.248.497 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.260 guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP. Sementara ada 162.749 orang guru yang masih menjalani fase validasi.
Hamid menambahkan, banyak alasan sehingga seorang guru sertifikat masuk kategori tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP. Di antaranya adalah, guru tersebut tidak bisa mengejar beban mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan.
"Selain itu ada guru yang bisa mengejar beban mengajar, tapi mata pelajaran yang diampu tidak sesuai dengan sertifikatnya," kata dia. Alasan lainnya ada guru yang pensiun, dimutasi jadi pejabat politik seperti camat atau lurah, dan sebagainya.
Pejabat asal Madura itu menuturkan pencairan TPP tidak menunggu seluruh SK pencairannya beres. Dia menegaskan SK yang sudah beres, bisa dicairkan terlebih dahulu. Dengan perkembangan ini, Hamid optimis TPP bisa dicairkan langsung ke rekening guru akhir bulan ini atau awal April nanti.
Saat ini Kemendikbud membuat kebijakan bahwa SK pencairan TPP hanya berlaku untuk enam bulan. Sebelumnya SK pencairan TPP ini berlaku untuk setahun sekali. Alasan memperpendek masa aktif SK pencairan TPP itu untuk mengakomodir jika sewaktu-waktu ada mutasi guru di daerah. Sehingga ada guru yang awalnya tidak bisa mengejar beban mengajar minimal, tetapi akhirnya bisa mengejarnya.
Pada kesempatan kemarin Hamid juga meresmikan Unit Layanan PTK Dikdas Kemendikbud. Dengan unit pelayanan itu, guru dari seluruh Indonesia bisa menikmati layanan prima untuk urusan pencairan segala jenis tunjangan dan dapodik (data pokok pendidik). "Sebelumnya banyak guru dari daerah yang parkir dulu di masjid Kemendikbud," jelas dia.
Untuk mendapatkan informasi mengenai pencairan tunjangan, diwajibkan membawa keterangan NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) serta salinan lembar sertifikat profesi. Unit pelayanan ini juga melayani perwakilan. Artinya, para guru di daerah bisa mewakilkan kepada seseorang, untuk mengecek masalah pencairan tunjangannya sehingga bisa menghemat biaya ke Jakarta. (wan)

Tenaga Pendidik